Penelitian ini tentang keterlibatan serikat pekerja dalam perubahan kebijakan pengupahan melalui advokasi sosial dari perspektif ilmu kesejahteraan sosial. Urgensi dilakukan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana keterlibatan KASBI sebagai serikat pekerja mendorong perubahan kebijakan upah untuk menjamin kesejahteraan buruh yang lebih baik melalui advokasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan advokasi penolakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya dilakukan pada bulan Februari hingga Juni 2023, melalui wawancara secara daring dan luring dengan melibatkan tiga informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KASBI melakukan keterlibatan secara politik untuk memperjuangkan kepentingan kelompok buruh, termasuk mendapatkan jaminan kebutuhan dasar. Proses advokasi yang dilakukan termasuk merencanakan mogok kerja, melaksanakan konsolidasi aliansi, melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, melakukan aksi massa, mengajukan audiensi, meminta akses draf undang-undang ke pemerintah, dan menulis kajian. Faktor pendukung keterlibatan dan advokasi adalah kredibilitas dan kemandirian finansial. Sedangkan, faktor penghambat adalah ketidakterbukaan pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan kelompok pekerja. Penelitian ini memiliki manfaat serta sumbangsih bagi kajian kesejahteraan sosial, khususnya kesejahteraan sosial dalam sektor industri …